04 Juli 2025 – Penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) tahun 2025 mengalami keterlambatan di berbagai daerah. Sejumlah calon penerima mengaku belum menerima pencairan bantuan meskipun telah mendaftar sejak awal kuartal. Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan proses distribusi tersendat.
Pertama, masih banyak calon penerima yang belum melengkapi dokumen sesuai ketentuan. Syarat administratif yang tidak sesuai, seperti NPWP tidak aktif atau status pekerja tidak diperbarui, membuat verifikasi data menjadi terhambat.
Kedua, data menunjukkan sebagian besar keterlambatan berasal dari penerima yang tercatat telah menerima jenis bantuan sosial lain, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non-Tunai. Hal ini menyebabkan sistem menandai mereka sebagai tidak layak untuk menerima BSU ganda.
Ketiga, banyak data rekening yang terdeteksi tidak valid atau tidak aktif, menyebabkan proses transfer bantuan gagal dilakukan. Menurut Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, pihaknya telah menyediakan portal pengecekan mandiri agar masyarakat dapat memastikan kelayakan dan status pencairan tanpa harus mengajukan komplain berulang.
Pemerintah menekankan pentingnya akurasi data demi memastikan bantuan tepat sasaran. Penundaan ini diharapkan tidak memicu keresahan, mengingat proses koreksi dan validasi terus dilakukan secara bertahap. Masyarakat diminta aktif mengikuti panduan resmi untuk mempercepat penyaluran bantuan yang menyasar pekerja berpenghasilan rendah.