BPK: SPKN 2026 Transformasi Standar Pemeriksaan Sektor Publik RI

Thebatterysdown.com – Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) 2026 kini resmi diluncurkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai langkah transformasi penting dalam sektor pemeriksaan publik di Indonesia. Wakil Ketua BPK, Budi Prijono, mengungkapkan bahwa SPKN 2026 bertujuan untuk menciptakan pemeriksaan yang lebih berkualitas, profesional, serta bermanfaat untuk peningkatan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas.

Dilaksanakan pada Selasa, di Jakarta, Budi menjelaskan bahwa pengembangan SPKN 2026 memperhatikan standar internasional seperti International Framework of Public Sector Pronouncements (IFPP) dan International Standards on Auditing (ISA). SPKN 2026 tidak hanya memperluas jenis pemeriksaan, tetapi juga menjangkau Aparat Pengawasan Intern (API) dan mengatur substansi yang relevan untuk tantangan di masa depan.

Dengan penerapan SPKN 2026, diharapkan kualitas pemeriksaan keuangan negara dapat setara dengan standar global yang mampu memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat. Inisiatif ini dibangun di atas tiga pilar utama: penyesuaian terhadap standar global, penguatan manajemen mutu, serta peningkatan manfaat hasil pemeriksaan.

“Perluasan cakupan pengguna SPKN menjadi langkah strategis untuk menjangkau seluruh Satuan Pengawas Internal di berbagai lembaga, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” tambah Anggota III BPK, Akhsanul Khaq. Dia menekankan perlunya sinkronisasi standar dalam rangka meningkatkan akuntabilitas.

Dari sisi kelembagaan, Anggota VII BPK, Slamet Edy Purnomo, menyampaikan pentingnya konsistensi penerapan SPAP dan SPKN untuk memperkuat ekosistem akuntabilitas, terutama di tengah perubahan regulasi pengelolaan keuangan negara. Melalui pemahaman mendalam tentang SPKN 2026, BPK berharap proses transisi ini berjalan lancar sebelum berlaku secara efektif dua tahun setelah diundangkan.