BUMN Harus Jadi Pusat Inovasi, Bukan Tempat Bagi Jabatan

Thebatterysdown.com – Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus dikelola dengan prinsip akuntabilitas dan kompetensi, bukan sebagai tempat bagi bagi kekuasaan. Ia menyatakan bahwa BUMN berdiri dengan modal negara yang bertujuan untuk mengelola aset publik dan setiap keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Dalam konteks ini, jabatan komisaris dan direksi BUMN tidak seharusnya diberikan sebagai hadiah politik atau imbalan untuk kedekatan tertentu.

Emas menyarankan agar proses pengisian jabatan di BUMN mengedepankan sistem meritokrasi, dimana kemampuan dan pengalaman individu lah yang menjadi dasar penempatan posisi. “Publik berhak mengetahui bahwa individu yang memimpin perusahaan negara memiliki kapasitas yang sesuai dengan tantangan yang ada,” katanya dalam keterangan resminya pada hari Senin, 6 Juli 2026.

Ia juga menyoroti potensi kritik yang mungkin muncul jika penempatan pejabat tidak didasarkan pada kompetensi. Menurutnya, tidak hanya kinerja perusahaan yang dipertaruhkan, tetapi juga keuangan negara dan kepercayaan publik. “BUMN bukan kepunyaan penguasa ataupun partai politik tertentu, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia,” tambahnya.

Fernando Emas menegaskan pentingnya mengisi posisi strategis dengan putra-putri terbaik bangsa, melalui proses yang profesional, transparan, dan bebas dari praktik kolusi. Pernyataan ini menjadi bagian dari seruan yang lebih luas untuk memastikan bahwa pengelolaan BUMN berfokus pada kepentingan rakyat dan kemajuan ekonomi nasional.