10 Juli 2025 – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, kembali menyoroti langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penanganan kasus buron Harun Masiku. Dalam pernyataannya, Hasto menyebut bahwa publik kini mempertanyakan integritas lembaga antirasuah tersebut, terutama setelah muncul informasi bahwa keberadaan buron Harun Masiku telah diketahui, namun belum dilakukan penangkapan.
Hasto menyampaikan bahwa keterlambatan KPK dalam mengambil tindakan menimbulkan kecurigaan terhadap komitmen lembaga dalam menjalankan penegakan hukum. Ia menambahkan bahwa publik semakin kritis terhadap upaya pemberantasan korupsi, apalagi ketika kasus-kasus besar justru dibiarkan berlarut tanpa kejelasan tindak lanjut.
Pernyataan ini muncul di tengah tekanan yang meningkat dari berbagai elemen masyarakat, termasuk akademisi dan pengamat hukum, yang mendesak KPK untuk bersikap tegas. Harun Masiku, yang ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR pada awal 2020, telah masuk dalam daftar pencarian orang selama lebih dari lima tahun.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, sebelumnya menyatakan bahwa lembaga tetap berkomitmen menangkap buron tersebut dan meminta publik bersabar. Namun, belum adanya hasil konkret memicu pertanyaan lanjutan soal efektivitas strategi pengejaran yang diterapkan.
Pengamat hukum pidana menilai bahwa ketidaktegasan penindakan terhadap buron berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional. Mereka mengingatkan bahwa penuntasan kasus semacam ini menjadi ujian nyata terhadap kredibilitas lembaga pemberantas korupsi.
Desakan terhadap KPK untuk segera bertindak semakin kuat seiring sorotan publik terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas. Jika tidak ada tindakan tegas dalam waktu dekat, risiko penurunan kepercayaan masyarakat terhadap KPK akan semakin besar.