Thebatterysdown.com – Gibran Rakabuming Raka dinilai sebaiknya mundur dari jabatan Wakil Presiden oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf (AMY). Pernyataan ini disampaikan seiring dengan keputusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mengenai ijazah Gibran. Jika Gibran tetap bertahan pada jabatannya, AMY memperingatkan bahwa DPR RI akan mempertimbangkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Menurut AMY, langkah mundur dari posisi Wapres akan lebih bijaksana untuk menjaga stabilitas politik. Dalam keterangannya pada Selasa (10/11/2026), ia menekankan bahwa jika Gibran tidak mengundurkan diri, maka DPR akan memiliki dasar untuk melanjutkan proses hukum yang relevan berdasarkan ketentuan konstitusi dan regulasi yang ada.
Selanjutnya, AMY menegaskan pentingnya sebuah tindakan kolektif dari DPR dalam penggunaan hak-hak legislatif. Ia mengekspresikan komitmennya untuk melakukan dialog dan membangun komunikasi dengan berbagai kekuatan politik di parlemen. Hal ini bertujuan agar aspirasi masyarakat dapat dibahas secara terbuka dan bertanggung jawab.
PKS menegaskan bahwa tanpa dukungan lintas fraksi, langkah-langkah legislatif akan sulit untuk dilakukan. AMY mengingatkan bahwa setiap tindakan yang diambil harus berlandaskan hukum yang jelas dan mengutamakan kepentingan bangsa serta menjaga marwah lembaga negara.
Dengan perkembangan ini, sorotan terhadap posisi Gibran semakin tajam, dan situasi politik di Indonesia mengikuti dinamika yang terus berubah menjelang pemilu mendatang. Penanganan isu ini oleh DPR akan memainkan peran kunci dalam menentukan masa depan karier politik Gibran.
![Gibran Tak Mau Mundur, PKS: HMP Jadi Pilihan Ideal | thebatterysdown [original_title]](https://thebatterysdown.com/wp-content/uploads/2026/11/jika-wapres-gibran-ogah-mundur-pks-hmp-pilihan-tepat-fir.jpg)