24 Agustus 2025 – IM57 Institute mengkritik permohonan amnesti mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer atau Noel, kepada Presiden Prabowo Subianto setelah penetapan status tersangka oleh KPK. IM57 menilai permintaan tersebut tidak pantas dan mendesak Prabowo untuk menolaknya. Ketua IM57, Lakso Anindito, menekankan bahwa pemerintah seharusnya lebih memahami konteks yang mendasari keinginan amnesti tersebut.
Lakso mengungkapkan, kasus korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan bukanlah isu baru. Sebelumnya, KPK juga menahan beberapa pejabat kementerian terkait pemerasan izin tenaga kerja asing. Menurutnya, tangkap tangan terbaru ini menunjukkan adanya pola korupsi yang berulang di lembaga yang sama, dan hal ini melanggar kepercayaan publik terhadap pemerintah.
IM57 Institute juga meminta agar Prabowo tidak mengintervensi tindakan hukum KPK. Menurut Lakso, di tengah upaya mengenalkan kembali kepercayaan publik, sangat penting bagi presiden untuk mendukung independensi KPK. Ia menegaskan bahwa langkah-langkah nyata melawan korupsi seharusnya bukan sekadar retorika.
Sebelumnya, Noel menyatakan harapannya untuk mendapatkan amnesti dari Prabowo saat digiring ke mobil tahanan oleh KPK. Ia menyampaikan hal itu pada 22 Agustus, sesaat sebelum ditahan bersama 10 tersangka lainnya terkait pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Kritikan dari IM57 mencerminkan keprihatinan terhadap tren korupsi yang terus berulang dan harapan untuk penegakan hukum yang lebih ketat.