21 July 2025 – Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) berkomitmen untuk menanggapi instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam upaya menyelidiki kasus beras oplosan yang telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Inisiatif ini muncul setelah Kementerian Pertanian melaporkan adanya dugaan kecurangan oleh produsen beras yang terkait dengan masalah mutu dan takaran yang tidak sesuai.
Dalam pernyataannya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengonfirmasi bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait, termasuk lembaga penegak hukum lainnya. “Kejaksaan sebagai penegak hukum siap menindaklanjuti arahan Presiden,” ujar Anang dalam keterangan pers pada Senin (21/7).
Langkah ini bertujuan untuk menangani masalah beras oplosan secara komprehensif. Anang menyatakan akan berkomunikasi dan bekerja sama dengan instansi terkait seperti kepolisian dan Kementerian Pertanian, sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
Perhatian Presiden Prabowo terutama terfokus pada tindakan tegas terhadap pengusaha-pengusaha yang memanipulasi kualitas beras, menjual beras berkualitas rendah sebagai beras premium dengan harga yang meningkat drastis. Dalam sebuah pernyataan, Prabowo menekankan perlunya hukuman yang tegas terhadap praktik penipuan ini. “Banyak oknum pengusaha yang menipu rakyat dengan cara yang tidak etis,” tegasnya saat menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Solo, Jawa Tengah, pada Minggu, 20 Juli 2025.
Presiden berharap agar semua pihak bergerak cepat dalam menyelesaikan masalah ini agar masyarakat tidak dirugikan lebih lanjut. Kejaksaan diharapkan mampu menegakkan hukum tanpa pandang bulu terhadap semua pelaku yang terlibat.