Thebatterysdown.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mendorong Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) untuk memperkuat pengawasan penyerapan dana desa. Hal ini disampaikan Yandri setelah menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ABPEDNAS 2025 yang berlangsung di Kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Jumat.
Yandri menjelaskan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat penting dalam mengawasi penggunaan dana desa, dan berharap ABPEDNAS dapat menjadi gerakan moral untuk memastikan pertanggungjawaban atas setiap rupiah dana yang dikeluarkan. Ia menambahkan bahwa lebih dari 600 ribu BPD ditempatkan di seluruh desa di Indonesia untuk memantau distribusi dana tersebut.
Pernyataan Mendes juga mencakup perlunya transparansi dalam alokasi anggaran program dana desa. Ini menjadi penting mengingat meningkatnya perhatian masyarakat terhadap isu alokasi dana yang dinilai tidak tepat. Yandri menyatakan bahwa citra dana desa perlu diperbaiki dan dukungan dari semua pihak sangat dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut.
Sementara itu, Ketua Umum DPP ABPEDNAS Indra Utama menjelaskan bahwa Rapimnas kali ini bertujuan untuk membentuk kepengurusan baru di seluruh tanah air. Setiap desa akan memiliki antara lima hingga sembilan anggota dalam pengawasan program-program prioritas pemerintah.
Indra menekankan bahwa anggota pengurus yang akan ditunjuk terdiri dari berbagai latar belakang, termasuk profesional dan politisi lintas partai, untuk memperkuat asosiasi ini. Program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis dan pembangunan rumah layak huni juga akan menjadi fokus pengawasan.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengawasan dana desa dapat lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
![Mendes Dukung Peran ABPEDNAS dalam Awasi Dana Desa | thebatterysdown [original_title]](https://thebatterysdown.com/wp-content/uploads/2025/12/1000198578.jpg)