Thebatterysdown.com – Pemerintah Indonesia tengah mempertimbangkan pemberian subsidi angkutan untuk menurunkan harga beras, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengungkapkan hal ini dalam konferensi pers setelah rapat koordinasi lintas kementerian di Jakarta pada hari Senin.
Kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat umum, tetapi juga memperhatikan kondisi spesifik di daerah yang mengalami lonjakan harga pangan. Subsidi logistik menjadi salah satu solusi yang sedang dieksplorasi untuk menekan biaya transportasi. Sudaryono menegaskan bahwa penting untuk memberikan keadilan pangan di seluruh zona, agar masyarakat di Indonesia bagian timur mendapatkan akses harga yang setara.
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo melaporkan hasil pemantauan yang menunjukkan tren positif, dengan 59 kabupaten sebelumnya dilaporkan memiliki harga beras di atas harga eceran tertinggi (HET), kini tersisa 20 kabupaten. Meskipun harga beras di zona 1 dan zona 2 sudah sesuai dengan HET, zona 3 masih menghadapi tantangan harga tinggi akibat masalah logistik.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menambahkan bahwa pemerintah saat ini tengah fokus pada operasi pasar beras yang direncanakan berlangsung hingga awal 2026, dengan stok tersedia sebanyak 1 juta ton. Berdasarkan data terbaru per 20 Oktober 2025, harga rata-rata beras di tingkat konsumen tercatat Rp12.534 per kg, sedikit di atas HET nasional Rp12.500 per kg.
Sebagai rincian, harga beras di zona 1 mencapai Rp12.195 per kg, zona 2 Rp12.780 per kg, dan zona 3 Rp13.330 per kg. Rata-rata harga beras medium nasional tercatat sebesar Rp13.844 per kg, di mana harga di zona 3 telah melampaui HET yang ditetapkan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu menstabilkan harga beras dan mendukung kebutuhan masyarakat.