Nasional Susi Astuti 0 Comments

Legislator PDIP Tegaskan Ancaman PHK PPPK dari Batasan Belanja Pemda

[original_title]

Thebatterysdown.com – Legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Giri Ramanda N Kiemas, menyoroti ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di berbagai daerah. Ia mengungkapkan, adanya kebijakan yang membatasi alokasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada 2027 berpotensi menyebabkan dampak serius, termasuk PHK yang masif.

Menurut Giri, banyak daerah saat ini masih mengalokasikan anggaran belanja pegawai di atas batas yang ditetapkan. Ia mencatat, di beberapa daerah, belanja untuk gaji aparatur mencapai lebih dari 40 persen dari APBD, terutama di wilayah dengan APBD lebih kecil dan yang mengalami lonjakan tenaga honorer saat berganti kepala daerah. Dalam hal ini, ia menekankan pentingnya penyesuaian bagi pemerintah daerah untuk menyelaraskan anggaran dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pernyataannya, Giri menyatakan bahwa jika kebijakan tersebut diterapkan tanpa adanya fleksibilitas, risiko PHK massal, terutama bagi PPPK paruh waktu, akan semakin nyata. Ia mencatat bahwa banyak dari mereka yang bergantung pada pekerjaan ini untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pengurangan jumlah tenaga kerja, terutama PPPK, dapat memicu dampak sosial yang lebih luas di masyarakat.

Beberapa daerah kini mulai mengeksplorasi langkah efisiensi guna menyesuaikan diri dengan aturan baru tersebut. Salah satu opsi yang tengah dibahas adalah mengurangi jumlah PPPK paruh waktu. Namun, Giri berpendapat bahwa solusi tersebut tidaklah cukup dan perlu dipertimbangkan langkah-langkah lain untuk menanggulangi masalah ini agar dapat menghindari dampak negatif lebih lanjut di masyarakat.

Baca Juga  Salah Panen Jadi Berkah, Azia Ungkap Trik Panen Mutiara

Related Posts

Post Comment

You May Have Missed