Bulog Dapat Tugas Baru Serap 1 Juta Ton Beras Tahun Ini
18 July 2025 – Pemerintah menugaskan Perum Bulog untuk menyerap tambahan 1 juta ton beras hingga akhir 2025. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang pengelolaan dan pengadaan cadangan gabah dan beras pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan keputusan ini diambil seiring prediksi peningkatan produksi beras nasional yang cukup signifikan hingga akhir tahun, didukung oleh kondisi cuaca yang stabil. Menurut Zulkifli, tambahan cadangan ini diperlukan agar stok nasional bisa meningkat dari 3 juta ton menjadi 4 juta ton demi stabilisasi harga di tingkat petani.
Musim tanam padi tahun ini yang berjalan lancak karena curah hujan yang ideal menjadi alasan utama meningkatnya surplus produksi beras nasional. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, juga menyampaikan rencana revisi atas instruksi presiden tersebut agar volume beras yang diserap Bulog bisa ditambah sesuai target terbaru pemerintah.
Setelah mendapat persetujuan dari Menko Pangan, Bapanas akan segera menerbitkan surat resmi yang menjadi dasar hukum penugasan tambahan ini. Arief mengungkapkan bahwa penambahan volume serapan ini memerlukan alokasi anggaran khusus, mengingat harga acuan pembelian beras dari petani berada pada kisaran Rp12 ribu per kilogram.
Ia menambahkan, sejauh ini kapasitas gudang Bulog masih memadai dan tidak akan menjadi hambatan karena rotasi stok beras terus dilakukan melalui berbagai mekanisme intervensi pasar yang berjalan lancar.
Di sisi lain, Bapanas telah menyediakan sekitar 1,3 juta ton beras yang akan digunakan dalam Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Program ini didukung anggaran sekitar Rp1,3 triliun. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan program bantuan pangan dengan alokasi mencapai Rp5 triliun untuk mendistribusikan beras kepada sekitar 18,27 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Distribusi beras melalui SPHP juga akan semakin luas dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai perusahaan ritel pemerintah maupun badan usaha milik negara, termasuk PT Pos Indonesia dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), guna memastikan efektivitas penyaluran bantuan.
Post Comment