24 juli 2025 – Kepala daerah dipilih DPRD menjadi sorotan setelah Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengusulkan sistem tersebut sebagai opsi alternatif terhadap pilkada langsung. Cak Imin menyampaikan dukungan ini secara terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto, dengan alasan peningkatan efisiensi anggaran dan menjaga stabilitas politik.
Cak Imin menegaskan bahwa kepala daerah dipilih DPRD lebih hemat biaya dibandingkan pilkada langsung yang selama ini dianggap sangat mahal dan rawan konflik. Menurutnya, pemilihan melalui DPRD dapat memangkas kebutuhan logistik, kampanye, dan pengamanan yang memakan anggaran triliunan rupiah.
Dalam pernyataan resmi, Cak Imin menyebut inisiatif ini merupakan upaya evaluasi demokrasi yang sejalan dengan semangat otonomi daerah. Ia menyoroti tantangan pilkada langsung, seperti politik uang dan polarisasi masyarakat, yang bisa diminimalisir melalui mekanisme representatif di DPRD.
Usulan tersebut memang memicu polemik, terutama di kalangan aktivis dan akademisi demokrasi. Mereka mengingatkan bahwa sistem representatif harus diimbangi dengan pengawasan ketat agar tidak terjadi pergeseran kedaulatan rakyat. Meski begitu, menurut Cak Imin, proses ini tetap menjunjung nilai demokrasi karena anggota DPRD adalah wakil rakyat yang dipilih sebelumnya.
Sebagai langkah lanjutan, Cak Imin berharap usulan ini dibahas dalam forum resmi antara pemerintah pusat, DPR, dan pihak-pihak terkait. Tujuannya agar jika penerapan sistem ini terjadi, tidak menimbulkan gejolak politik maupun penurunan kualitas pemerintahan daerah.
Secara umum, wacana ini dianggap sebagai bagian dari upaya reformasi sistem pilkada nasional. Dengan fokus pada efisiensi anggaran, stabilitas, dan penyederhanaan prosedur, opsi pemilihan langsung maupun melalui DPRD akan dievaluasi secara komprehensif dalam kerangka pemilu dan otonomi daerah.
Penutup: Reformasi mekanisme pemilihan kepala daerah ini masih berada dalam tahap wacana. Namun, jika mendapat restu dan tahapan legislatif, sistem ini bisa menjadi pilihan nyata yang mencerminkan keseimbangan antara demokrasi langsung dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.
Post Comment