Evaluasi Bangunan Ponpes dan Harga Gas Bumi di Papua Barat

[original_title]

Thebatterysdown.com – Kepulauan Seribu, Jakarta, mencatat sejumlah perkembangan penting dalam sektor ekonomi yang menjadi sorotan pada Senin (6/10). Di antara isu-isu tersebut, rencana evaluasi struktur bangunan pondok pesantren (ponpes) di seluruh Indonesia menjadi perhatian utama.

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menyampaikan bahwa pemerintah akan segera melakukan evaluasi mendalam terhadap semua bangunan ponpes. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto dan ditujukan untuk memastikan keselamatan serta kelayakan bangunan ponpes di seluruh negeri. Kunjungan Dody ke posko penyelamat Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, menegaskan komitmen pemerintah dalam hal ini.

Selain itu, Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengungkapkan alasan Indonesia keluar dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC). Menurutnya, keputusan ini berkaitan dengan fakta bahwa Indonesia kini menjadi negara pengimpor minyak, yang menunjukkan perubahan signifikan dalam kebijakan energi nasional.

Dalam konteks kerja sama regional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengharapkan dokumen Perjanjian Kerangka Ekonomi Digital ASEAN dapat ditandatangani pada 26 Oktober. Inisiatif ini bertujuan untuk membentuk prinsip dasar kegiatan ekonomi digital di Asia Tenggara.

Menteri Koordinator Agus Harimurti Yudhoyono juga menegaskan bahwa kebijakan zero over dimension overloading (ODOL) akan dilaksanakan mulai 2027, sebagai langkah preventif terhadap masalah kendaraan berlebih.

Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menerbitkan SK mengenai harga khusus gas bumi bagi BUMD Provinsi Papua Barat dari kilang LNG Tangguh, yang diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan sumber daya alam di daerah tersebut.

Baca Juga  Temuan Seribu Koin Emas dan Perak dari Kapal Tenggelam 1715

Post Comment

You May Have Missed